Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak pernah berhenti membangun, mengembangkan, dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung transportasi di wilayah Indonesia. Tak hanya itu, Kemenhub juga memerhatikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya perhubungan. Kemenhub membutuhkan sumber daya perhubungan yang berkompetensi, berkualitas, dan profesional selama menjalankan tugasnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan memiliki komitmen untuk terus melaksanakan tugasnya mengembangkan sumber daya manusia di bidang perhubungan. Mereka juga menyusun kebijakan teknis, rencana serta program, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, melaporkan hasil pantauan, dan melaksanakan administrasi. BPSDM Kemenhub berkeinginan untuk mencetak sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional, dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi zero accident.

BPSDM Kemenhub mewujudkan keinginan tersebut melalui sekolah kedinasan dan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti BP2IP Malahayati Aceh, ATKP Medan, STPI Curug, STTD Bekasi, API Madiun, BPPTD Palembang, ATKP Makassar, LP3 Banyuwangi, PKTJ Tegal, BPPTD Bali, BP2IP Sorong, dan BPPP Jayapura. Pendidikan dan pelatihan sumber daya perhubungan yang berada dibawah BPSDM Kemenhub merupakan pendidikan vokasi (terapan).

Program diklat pemberdayaan masyarakat diselenggarakan di sektor transportasi darat, udara, dan laut. Pada tahun 2016 program ini memiliki target 4.801 peserta dan terealisasi sebanyak 4.361 peserta. Sedangkan, tahun 2017 target menjadi 48.335 peserta dan terealisasi sebanyak 16.896 peserta hingga Juni ini. Jumlah yang meningkat ini menjadi bukti keseriusan Kemenhub untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas.

“Program vokasi menjadi prioritas. Tujuannya antara lain mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, mengangkat derajat bangsa, mengangkat derajat warga miskin di pedesaan untuk jadi produktif dan menjadi duta bangsa," ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

PIP Semarang juga menjadi salah satu sekolah kedinasan yang berkomitmen mengembangkan sumber daya perhubungan. PIP Semarang yang terletak di Jalan Singosari ini sedang menjalankan pendidikan vokasi pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sumber daya perhubungan di bidang kelautan ini dapat menjadi solusi untuk memacu pertumbuhan sektor maritim di Indonesia.

PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Inpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK, dan KM Perhubungan No. 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi menjadi dasar pelaksanaan pendidikan vokasi tersebut.

Tujuan pendidikan vokasi PIP Semarang yaitu melaksanakan diklat gratis bagi masyarakat berbasis kompetensi bidang transportasi, melaksanakan diklat berbasis kompetensi sektor transportasi darat, laut, dan udara bekerja sama dengan stakeholder, Pemda, Universitas dan lembaga pendidikan lainnya, dan membentuk kemandirian individu dalam masyarakat melalui pembekalan kompetensi dasar bidang transportasi.

Pendidikan vokasi pemberdayaan masyarakat menyasar peserta berusia mininal 16 tahun dan minimal memiliki ijazah SLTP/SMK. Sedangkan, khusus untuk diklat dasar pelaut peserta lulusan SMA/SMK/sederajat atau masih menempuh pendidikan minimal kelas 11 dan berusia 16 tahun. Peserta yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah terluar, terisolir, rawan bencana, dan perbatasan diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan vokasi ini.

“Kalau menurut saya, diklat meskipun ini pemberdayaan masyarakat, tapi tetap harus tepat sasaran. Nah, kalau mereka tidak ada ketertarikan atau tidak ada hubungan sebelumnya dengan bekerja di laut, itu mungkin kurang tepat juga. Khawatirnya itu tidak digunakan untuk berlayar. Ini yang saya katakan tidak tepat sasaran,” Direktur PIP Semarang Dr. Capt. H. Wisnu Handoko pada 6 Juli 2017 di Kantor PIP Semarang.

Pendidikan vokasi ini akan dilaksanakan selama 2 minggu atau sebulan kemudian peserta akan mendapatkan tiga seritifikat yaitu basic safety training, security awareness training, dan advance fire fighting.

Pemberdayaan masyarakat nelayan di Juwana

PIP Semarang bekerja sama dengan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan basic safety training (BST) dan buku pelaut bagi anak buah kapal nelayan. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama tiga hari di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Yang cocok diklat pemberdayaan masyarakat itu pertama untuk nelayan, kedua untuk anak-anak SMK Pelayaran atau SMK Perikanan,” lanjutnya.

Kerja sama ini terjalin atas usulan LKPI untuk mengatasi masalah yang dihadapi para nelayan yaitu tidak memiliki sertifikat basic safety training dan buku pelaut palsu. Apabila seorang nelayan tidak memiliki sertifikat basic safety training, maka ia tidak dapat membuat dan mengurus buku pelaut. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan pelatihan ini para nelayan akan mendapatkan sertifikat basic safety training kapal ikan dan buku pelaut.

“Buku pelautnya itu tidak sama dengan yang umumnya. Nah, untuk buku pelaut mengurusnya bukan ke PIP Semarang, tapi ke Syahbandar Tanjung Mas karena kewenangannya ada di mereka,” ungkapnya.

Pada awalnya pelatihan ini membuka kuota untuk 300 orang, tapi ternyata jumlah peminat yang mendaftar mencapai lebih dari 1000 orang. Oleh karena itu, pelatihan ini terus dijalankan namun dengan ketentuan peserta membayar biaya pelatihan. Ini menunjukkan tingginya minat dan antusias nelayan untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Selama tiga hari para nelayan akan mendapatkan pembelajaran materi dan praktik dari para dosen PIP Semarang. Pembelajaran akan dimulai pukul 08.00 WIB dan diikuti dengan praktik di siang hari.

Para dosen memberikan materi mengenai basic safety training yang sangat penting bagi keselamatan nelayan di laut. Untuk pelatihan ini, mereka menyederhanakan kurikulum dengan materi yang mudah dimengerti dan dipahami.

Selama menjelaskan materi para dosen juga menyelipkan contoh-contoh kasus agar para nelayan lebih cepat mengerti. Kemudian untuk praktik, para nelayan diajarkan bagaimana caranya memadamkan api dan bagaimana cara menyelamatkan diri dengan terjun ke air menggunakan pelampung.

Di akhir pembelajaran para nelayan diminta mengisi kuesioner untuk melihat sejauh mana pemahaman nelayan tentang aspek keselamatan dan pencegahan polusi di laut. Di dalam kuesioner tersebut ada penyataan mengenai pengetahuan jenis-jenis alat keselamatan diri, cara penggunaan alat-alat keselamatan diri, ketersediaan alat-alat keselamatan diri, mengetahui teknik dasar pemadaman api, mengetahui prinsip dasar terjadinya api, pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan pengetahuan tentang peraturan perlindungan laut dan pencemaran yang diakibatkan pengoperasian kapal.