(Jakarta, 24/2/11) Kementerian Perhubungan telah melakukan 3 (tiga) cara percepatan dalam rangka untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan railways di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, saat membuka International Seminar on Structuring PPP Railway Project di Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.


Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain, yaitu; pertama, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyiapkan electronic license (e-licensing) untuk mempercepat perijinan kereta api yang penggunaannya secara khusus, seperti Kereta Api batubara, kelapa sawit dan industri lainnya.


Bambang Susantono menambahkan terkait Kereta Api khusus barang ini, pemerintah terbuka untuk menerima berbagai rencana pengembangan atau proposal dari pihak swasta untuk membangun jaringan kereta api khusus untuk barang. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan jalur kereta spesial, antara lain jalur pengangkutan batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) dan jalur serupa di Kalimantan Timur (Kaltim) serta perusahaan minyak kelapa sawit (CPO) di Sumatera Utara.


Kedua, telah dipersiapkan railway yang keberadaannya berada di dalam satu kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat (bonded zone) seperti yang saat ini sedang dikembangkan di Pelabuhan Darat Cikarang (Cikarang Dry Port) yang terintegrasi (integrated Facilities) di kawasan Jababeka, Cikarang. “Mudah-mudahan pertengahan tahun 2011 ini Dry Port Cikarang tersebut sudah dapat beroperasi untuk mengangkut produk-produk mereka kesana”, ujar Wamen.

Ketiga, meningkatkan skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) dengan mengundang minat investor swasta untuk bekerjasama dalam penyediaan infrastruktur dibidang transportasi, khususnya jaringan rel dan stasiun kereta api di Indonesia dengan menerapkan prinsip adil, terbuka, transparan, dan bersaing (competition) sebagai cara mencapai percepatan penyediaan infrastruktur. “Yang penting buat kita adalah bagaimana melakukan keseimbangan/balance antara kepentingan publik dan kepentingan swatsa” tegas Bambang.


Menurut TakashiNakayama, Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta mengatakan untuk membenahi permasalahan infrastruktur transportasi di Indonesia  hingga 2014 dibutuhkan dana sekitar 120 miliar dolar AS dan tak hanya permasalahan infrastruktur saja yang akan dihadapi investor tetapi juga terkait dengan kepastian hukum dalam berinvestasi.


Sejalan dengan itu, menurut Bambang Susantono diperlukan prioritas pengembangan kereta api di Indonesia antara lain, yaitu;mengembangkan program intercity passenger yaitu dengan melakukan sistem double track untuk Utara-Jawa dan Selatan-Jawa dan bagaimana meningkatkan kapasitas untuk itu. Selain itu, meningkatkan pengembangan kereta api logistik barang, pengembangan pelabuhan darat salah satunya dry port Jababeka di Cikarang serta pengembangan Kereta Api Bandara.


Wamen berharap seminar ini dapat menghasilkan rumusan yang kongkret (concrete action plan) mengenai kebijakan perkembangan railway project di Indonesia serta merumuskan mekanisme kereta Api perkotaan yang sesuai diterapkan di Indonesia, tegas Wamen di akhir sambutannya. (YS)