Jakarta – Pada akhir Juli 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Kota Shenzhen, Cina. Pertemuan tersebut menghasilkan delapan nota kesepakatan. Salah satunya nota kesepakatan kelima mengenai kerja sama antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota Shenzhen yang ditandatangani Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Kepala Otoritas IKN (OIKN) Bambang Susantono yang mewakili Indonesia dan National Development and Reform Commission (NDRC) Zheng Shanjie bersama Walikota Shenzhen Qin Weizhong mewakili Cina.

Berkiblat dengan Shenzhen

Pasca penandatangan nota kesepakatan kelima, Kepala OIKN Bambang sempat bertemu dengan Walikota Shenzhen Qin Weizhong untuk menjajaki poin–poin kerjasama yang telah disepakati antara IKN dan Shenzhen. Bambang mengaku banyak mendapatkan masukan mengenai pengalaman Walikota Qin Weizhong, membangun Kota Shenzhen. “Dari sebuah kota kecil yang bertransformasi menjadi kota metropolis dalam 40 tahun terakhir,” ujar Bambang, kepada media Sabtu sore 29 Juli 2023.

Transformasi selama empat dekade tersebut merupakan bukti kinerja Qin dan para walikota terdahulu dalam dalam menata dan mengatur kota. Shenzhen dulunya hanyalah sebuah kota perdagangan kecil dengan penduduk sebesar 30 ribu jiwa dan kini berbenah menjadi kota metropolis yang dihuni 17 juta orang. Saat ini, Kota Shenzhen menjadi salah satu dari lima kota terbesar di Cina.

Kota megapolitan Shenzhen di Propinsi Guandong Selatan China dicanangkan sebagai zona ekonomi khusus pertama di Negeri Tirai Bambu pada 1 Mei 1980. Dalam empat dekade, ekonomi tumbuh 13000 kali dan Shenzen menjadi pusat pemerintahan Cina. Pencapaian pertumbuhan bak lompatan kuantum yang luar biasa.

Shenzhen berlokasi di tepi Timur Muara Sungai Pearl dan berbatasan dengan Hongkong di bagian Selatan. Kota super modern ini meliputi sembilan distrik (wilayah administrasi) dan satu kawasan industri baru.

Salah satu distrik di Shenzen, yakni Futian, menjadi jantung kota modern atau Central Business Distric (CBD). Di sana terdapat berbagai fasilitas sarana dan prasarana VVIP, hotel berbintang lima, auditorium dengan ruang pameran berkelas internasional, serta pusat perbelanjaan yang diisi berbagai brand ternama. Distrik tersebut pun menjelma menjadi pusat pemerintahan Cina.

Sebagai smart city, Shenzhen juga dilengkapi dengan sarana transportasi massal modern untuk melayani mobilitas warga maupun pendatang serta mobilitas barang yang ramah lingkungan. Masyarakat di sana dapat mengakses kereta api cepat, MRT, dan LRT dengan harga yang terjangkau.

Kota Shenzhen menjadi contoh perencanaan kota yang ideal. Hal inilah yang mendorong Indonesia belajar kepada Shenzhen untuk merumuskan konsep pembangunan IKN. Dalam hal ini, Presiden Jokowi memercayakan perencanaan, desain, manajemen, dan pembangunan klaster pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN kepada tim pakar dari Shenzhen.

Diharapkan IKN akan memiliki konsep city smart serupa Shenzhen, kota yang cerdas, kompetitif di tingkat global hingga dapat bertransformasi menuju kota yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan.

Nota kesepakatan kerjasama mengenai pembangunan IKN yang berkiblat pada tata kota Shenzhen memang baru ditandatangani pada 27 Juli 2023. Namun Presiden Jokowi tetap optimistis Upacara Hari Kemerdekaan RI ke 79 akan digelar di IKN di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

Hadirkan Moda Transportasi Cerdas di IKN

Hingga tahun 2024 nanti, pemerintah melalui OIKN akan mempersiapkan sejumlah moda transportasi di IKN. Moda transportasi yang akan dihadirkan untuk tahap awal meliputi:

1. Kereta bandara dan Moda Raya Terpadu (MRT) atau lintas raya terpadu (LRT) untuk koridor antarkota,
2. Bus antarkota (intercity bus) untuk koridor antarkota,
3. Bus Raya Terpadu (BRT) untuk koridor sumbu kebangsaan dan koridor kota,
4. Minibus untuk koridor sub blok pemerintahan,
5. Bus pariwisata khusus untuk area pariwisata.

Penyiapan moda transportasi tersebut juga diikuti dengan rencana pembangunan infrastruktur transportasi di IKN yang meliputi:

1. Bandara khusus VVIP,
2. Bandara Pengumpul,
3. Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN,
4. Pelabuhan wisata,
5. Jaringan jalur kereta api bandara,
6. Jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kawasan inti IKN,
7. Jaringan jalur kereta api perkotaan Balikpapan-IKN,
8. Kereta Api Trans Kalimantan,
9. Angkutan antar moda darat dari - Balikpapan-IKN,
10. serta layanan simpul antar moda.

Pembangunan infrastruktur transportasi IKN tersebut dirancang dengan memadukan semua aspek manajemen lalu-lintas. “Infrastruktur transportasi IKN akan mengimplementasikan Intelligent Transport System (ITS) yang memadukan manajemen lalu lintas dan sistem transportasi modern yang ramah lingkungan,” kata Kepala OIKN Bambang.

Hingga saat ini, pembangunan fisik infrastruktur IKN sudah mencapai 36-37 persen, sehingga tersisa 63 persen yang harus diselesaikan sampai Agustus 2024.

Prioritaskan Angkutan Umum Berbasis Ramah Lingkungan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerintah akan menyediakan transportasi umum di IKN. Dengan 80 persennya merupakan angkutan massal berbasis ramah lingkungan seperti Electric Bus Rapid Transit (BRT), serta angkutan umum berbasis rel seperti MRT, LRT, dan lainnya. Hal ini seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perhubungan.

Oleh karena itu, Menhub Budi mengingatkan, jangan sampai warga pendatang mengira di IKN akan menyiapkan transportasi kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi. “Tidak sama sekali, tetapi arahnya adalah memanfaatkan kendaraan angkutan umum massal yang aman, nyaman, tepat waktu dan selamat sampai tujuan yang berbasis green (EV)," terangnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan prioritas transportasi di IKN yakni berfokus pada pejalan kaki, kemudian pesepeda, dan terakhir angkutan umum.

Meski demikian semua moda transportasi – dari yang tradisional, konvensional sampai yang modern, akan terintegrasi satu sama lain dengan konsep kota 10 menit. Di mana first mile dan last mile transportasi IKN adalah dimulai dengan feeder-feeder shutle autonomous (tanpa awak), selanjutnya dengan berjalan kaki dan bersepeda sehingga semua sudut kota terhubung.

Dengan orientasi konsep tersebut, pihak pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah moda transportasi massal modern berbasis jalan raya dan rel dengan jaminan tingkat keterjangkauan layanan yang tinggi (oueragel).

Hal tersebut bisa diaplikasikan melalui perencanaan rute transportasi publik yang terhubung dengan seluruh pusat kegiatan kota dan menjangkau koridor jalan lokal kota.

Ajak Kolaborasi

Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun, yang sebagian akan dibiayai APBN sebanyak 20 persen dan selebihnya 80 persen diperoleh melalui kerjasama dengan pihak ketiga swasta nasional PMDN, BUMN, dan pihak asing PMA. Pembiayaan tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur transportasi dan pengadaan aneka moda transportasi massal.

Skema pembiayaan tersebut menjadikan adanya keterbatasan ruang fiskal pendanaan oleh APBN. Oleh karena itu, Menhub Budi Karya mengajak pihak swasta/badan usaha dan masyarakat untuk turut berperan untuk membangun sektor transportasi IKN. “Bisa melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), PMDN maupun PMA,” jelasnya.

Sementara itu, dari data OIKN pada 3 Agustus 2023, tercatat sudah ada 250 investor yang menyampaikan Letter of Intent (LoI) atau minat investasi di IKN. Para investor tersebut berasal dari 17-19 negara yang merupakan hasil penjajakan di berbagai kegiatan maupun kunjungan delegasi ke mancanegara melalui kerjasama GtoG, selama tiga tahun terakhir.

Namun demikian, 250 LOI dari 17-19 negara yang tercatat di OIKN tidak semua ditujukan untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi dan penyediaan moda transportasi IKN, hanya sebagian saja menurut Menhub. Negara yang berminat investasi di sektor transportasi meliputi Cina, dan sejumlah negara sahabat seperti Jepang, Korea, UEA, India, Singapura, Malaysia dan beberapa swasta asing (PMA).

Dengan kondisi fikal yang terbatas dan tenggat waktu yang sempit, Menhub Budi Karya bertekad dengan segala upaya akan mewujudkan sektor tranportasi IKN. "Pembangunan IKN menjadi prioritas karena merupakan visi misi presiden," jelas Menhub Budi Karya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, kata Menhub Budi Karya, pembangunan infrastruktur transportasi dan penyiapan moda transportasi di IKN sangat penting dalam mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di, dari, dan, ke IKN.

Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN selain transportasi darat berbasis jalan raya dan berbasis rel, adalah dengan angkutan bus / kereta yang mengusung konsep autonomous.

Demikian pula akan dikembangkan di IKN transportasi udara di IKN, melalui pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan peduli etika lingkungan.

Sedangkan di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang, yang mengusung konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS).

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Dengan sarana infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur, Menhub Budi Karya akan mengoptimalkan mobilitas dan aksesibilitas dalam pembangunan sektor transportasi di Ibu Kota Baru Nusantara.

Rencana tersebut cukup menantang, Menhub Budi berharap, “Mudah-mudahan dapat mewujudkan sektor transportasi tepat waktu di Ibu Kota Baru Nusantara,” pungkasnya. (IS/AS/SHL/HG)