(Jakarta, 20/02/11) Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono dan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC), yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan, Zhong Shan menandatangani Surat Tentang Pelaksanaan Proyek-6 (Penggantian Alat Bantu Navigasi yang Rusak Akibat Bencana Tsunami) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu, 20 Februari 2011. Menjadi saksi dalam acara tersebut, Menteri Perhubungan, Freddy Numberi dan Duta Besar China untuk Indonesia, Zhang Qiyue.

Menhub menyatakan, akibat bencana tsunami di Aceh, banyak alat bantu navigasi yang rusak. Tandatangan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah RI dan RRC ini adalah dalam rangka penggantian alat bantu navigasi yang dibangun di selat Malaka tersebut. “Akibat dulu waktu di aceh ada tsunami kan banyak yang rusak. Sehingga ada bantuan untuk membangun kembali navigation system di sana. Itulah realisasinya kita lakukan malam ini,” kata Menhub.

Dalam surat tentang pelaksanaan penggantian alat bantu navigasi yang rusak akibat bencana tsunami tersebut disebutkan, kerjasama ini berawal dari usulan negara-negara pesisir (Indonesia-Malaysia-Singapura) pada Kuala Lumpur Meeting di tahun 2006 untuk mewujudkan Proyek-6, yaitu upaya Penggantian Alat Bantu Navigasi Pelayaran di wilayah Selat Malaka dan Singapura yang rusak akibat Bencana Tsunami. Selanjutnya, pemerintah RRC setuju bekerjasama dengan Pemerintah RI untuk mengimplementasikan Proyek-6 tersebut, guna mewujudkan Mekanisme Kerjasama dalam Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan di Selat Malaka dan Singapura.

Setelah dilaksanakan studi kelayakan (feasibility study), yang dilakukan pada Februari 2007 oleh tenaga ahli dari Cina, pemerintah RI dan RRC setuju bahwa pemerintah Cina akan menangani penggantian dua dari tujuh alat bantu navigasi yang rusak yang ada di wilayah Selat Malaka, yaitu yang berada di Pelabuhan Ulee Lheue dan Pelabuhan Malahayati. Jumlah keseluruhan biaya yang disediakan pemerintah RRC adalah sebesar RMB Yuan 14,000,000 (Renmimbi Yuan). Hal yang lebih detil, berhubungan dengan implementasi proyek ini akan ditetapkan dalam kontrak yang ditandatanani secara bersama oleh pemerintah RRC dan pemerintah Indonesia.

Sementara itu, untuk penggantian lima alat bantu navigasi yang lain, yang terletak di sepanjang Selat Malaka, tepatnya di Pulau Bunta, Ujung Pidie, Pulau Beras (Brueueh), Tanjung Jambo Aye, dan Ujung Tamiang, akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Indonesia akan mengambil alih semua penggantian dari lima alat bantu navigasi yang tersisa, dengan bantuan teknis, bila dimungkinkan, akan disediakan oleh pemerintah Cina untuk membantu Indonesia. Secara detil mengenai masalah bantuan ini akan dibahas secara terpisah.

Menhub menyatakan, kerjasama antara pemerintah RI dan RRC ini, khususnya di bidang infrastruktur akan terus didorong dan dikembangkan. “Kerjasama antara RRC-RI khususnya di bidang infrastruktur ini terus kita dorong, untuk dikembangkan dalam rangka kerjasama ke depan. Saya juga berterimakasih pada Duta Besar yang telah membawa beberapa utusan dari Cina untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi ke depan. Harapan kita sekali lagi kerjasama ini dapat memberikan hasil bagi kedua Negara dalam rangka peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan kedua bangsa,” tutup Menhub. (YFA)