(Jakarta, 3/11/2011) Berdasarkan verifikasi pelaksanaan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) bidang angkutan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui berita acara pelaksanaan PSO triwulan II no. 360/BA/K2/DJKA/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menyebutkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (KAI) belum sepenuhnya memenuhi fasilitas pelayanan kereta api kelas ekonomi atau standar pelayanan minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menhub no. 9 tahun 2011 tentang SPM untuk angkutan orang dengan kereta api.

Dalam hasil verifikasi tersebut disebutkan bahwa masih ada beberapa rute KA kelas ekonomi yang pelayanannya belum memenuhi standar SPM dikarenakan masih banyak fasilitas-fasilitas sarana KA yang telah mengalami kerusakan melebihi toleransi SPM. Beberapa sarana KA yang telah rusak tersebut antara lain, Pintu penumpang KA, Jendela, toilet, Lampu, Kipas dan sebaginya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan telah mengirimkan pemeritahuan tertulis kepada Dirut PT. KAI (persero) pada 27 Oktober 2011 lalu.  Melalui surat tersebut Tundjung meminta Dirut PT. KAI untuk segera melakukan perbaikan kondisi fasilitas sarana KA di beberapa rute yang tidak memenuhi SPM.

Dalam surat tersebut disebutkan, PT. KAI akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari nilai PSO per hari per rangkaian kereta api jika tidak dilakukan perbaikan fasilitas KA ekonomi setelah 15 hari sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

Berikut adalah hasil dari verifikasi pelaksanaan PSO yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian pada sarana KA ekonomi baik untuk jarak jauh, sedang, dekat dan Kereta Rel Diesel (KRD) dan KRL ekonomi Jabodetabek :