(Jakarta, 7/4/2011) Sistem  Transportasi Nasional (Sistranas) perlu diharmonisasikan dengan rencana induk Koridor Ekonomi Indonesia. Sehingga perencanaan pembangunan  prasarana transportasi dalam Sistranas dapat menunjang pertumbuhan komoditi unggulan di satu wilayah yang menjadi fokus konsep Koridor Ekonomi Indonesia tersebut. Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan (Litbang) Kemenhub Denny Siahaan pada acara Round Table Discussion yang bertema Konsepsi Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional untuk Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia di Kantor Badan Litbang Jakarta, Kamis (7/4).

“Harapannya adalah pihak swasta dapat ikut berinvestasi sehingga pertumbuhannya cepat dan dampaknya akan menunjang pendapatan nasional,” jelas Denny.  Konsep Koridor Ekonomi Indonesia adalah suatu konsep pembangunan untuk wilayah-wilayah unggulan yang diharapkan dapat bertumbuh dengan cepat dan tinggi yang difokuskan pada komoditi unggulan wilayah tersebut.

Denny menambahkan, dalam sub sektor perhubungan sendiri, sudah ada tatanan transportasi diantaranya adalah Tatanan KA Nasional, Tatanan Kepelabuhan Nasional, dan Tatanan Kebandarudaraan Nasional.   Semua tatanan transportasi yang ada, menurut Denny, harus sinkron dengan Koridor Ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Budi Santoso dari Biro Perencanaan Kemenhub menyatakan harus diputuskan prioritas utama pembangunan transportasi karena terbatasnya anggaran. Selain itu, perwakilan dari Ditjen Perkeretaapian menyatakan bahwa Sistranas perlu direvisi untuk lebih memuat rencana pembangunan perkeretaapian yang lebih lengkap. Jhoni Siagian dari Direktorat Lalu Lintas ASDP menyatakan direktoratnya sudah mempunyai blue print penyebrangan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. “Hal tersebut menunjukkan sudah ada harmonisasi dengan 6 Koridor Ekonomi Indonesia dengan mengacu pada domestic connectivity,” tambah Jhoni.

Peneliti Transportasi Universitas Kristen Indonesia, Poerwaningsih S. Legowo yang menjadi pembahas dalam diskusi tersebut mengingatkan jangan sampai terjadi pertentangan antara Sistranas dengan dukungan terhadap Koridor Ekonomi Indonesia. “Dibutuhkan sinergi karena antara satu sistem dengan sistem lainnya bersifat saling melengkapi bukan bersifat kompetisi,” jelas Poerwaningsih.

Poerwaningsih juga menjelaskan, yang harus diperhatikan adalah konektifitas dan sistem yang lintas sektoral. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam Sistranas dan dukungan terhadap Koridor Ekonomi Indonesia, menurut Poerwaningsih, adalah daerah perbatasan/terluar dan perubahan iklim.

Sementara itu, Team Leader/PPP Development Specialist dari Bappenas, Bambang Bintoro Soedjito  yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menjelaskan diperlukan investasi di bidang infrastruktur pada tahun-tahun awal untuk memulai pengembangan koridor. “ Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, pengembangan koridor akan terbatas dan pertumbuhan lebih lanjut tidak dapat terwujud,” tegasnya.

Bambang menambahkan, pengembangan enam koridor ekonomi pada periode 2016-2030 diperkirakan membutuhkan investasi infrastruktur sebesar 641-1.072 milyar USD.

Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Zulfikri, peneliti Badan Litbang dan pembahas lainnya adalah Suyono Dikun dari Universitas Indonesia, Sesditjen Perhubungan Laut Kemal Heryandri, dan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Ignatius Bambang Tjahyono. (RY)