(Semarang, 21/1/2012)  Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan membantu Kementerian Perhubungan dalam pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi, khususnya saat pembebasan tanah maupun relokasi bangunan liar yang ada di kawasan lintasan Semarang Tawang mengalami masalah.

 “Jawa tengah mendukung penuh. Karena ini adalah proyek kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemda tingkat I maupun seluruh Pemda Tingkat II yang ada di wilayah kerja Jawa Tengah pasti akan memberikan dukungan penuh. Jangankan dukungan 100 persen, kalau ada 1000 persen pun saya akan berikan itu,’’ kata Gubenrur Jawa Tengah Bibit Waluyo saat menerima Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Sabtu sore (21/1).

 Namun demikian Bibit mengingatkan, sebelum pelaksanaan, satuan kerja pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar, mengenai rencana tersebut, baik dengan cara mengumpulkan para kepala desa maupun dengan memasang spanduk dan pengumuman.

 Terhadap masyarakat yang terkena dampak dalam pembangunan ini harus diberikan penggantian yang wajar. Acuannya adalah harga tanah paling tinggi di daerah setempat dan negosiasinya dilakukan tanpa melalui broker. Jika sudah dijelaskan tapi masih minta harga yang lebih dari batas maksimal, silahkan bawa ke pengadilan. 

 Gubernur Jateng juga menyarankan untuk membentuk pos komando untuk mendiskusikan peluang dan permasalahan yang ada. Disana harus tersedia data-data dan progres kerja, sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengetahui posisi pekerjaan sudah sampai mana. ‘’Dengan adanya posko ini, bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membahas sesuatu masalah, kita bisa langsung berkumpul dan membahas di situ,’’ jelasnya.

 Menurut Bibit, proyek pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi adalah program pemerintah bersekala besar dengan daya ungkit yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat banyak. ‘’Jangan sampai program pemerintah pusat berskala besar ini terganggu,’’ tegas Bibit.

 Wamenhub Bambang Susantono dalam kesempatan tersebut menjelaskan secara singkat mengenai rencana pembangunan jalur ganda dari Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya yang panjangnya 283 kilometer yang terbagi dalam dua sesi pembangunan, yaitu Semarang Tawang-Bojonegoro sepanjang 180 kilometer dan Bojonegoro-Surabaya sepanjang 103 kilometer.

Prorgam percepatan Lintas Utara Jawa ini, akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi pemda-pemda tingkat dua yang dilintasi jalur tersebut. Jalur Semarang Tawang-Bojonegoro maupun Surabaya Pasar Turi-Bojonegoro akan selesai pembangunannya pada tahun 2013 mendatang.

Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan lebih lanjut menambahkan, untuk pembangunan jalur ganda yang dimulai dari Semarang Tawang ada sejumlah tanah milik PT Kereta Api yang harus ditertibkan dan dibebaskan dari pemukiman liar yaitu pemukiman padat antara Semarang-Brumbung. Setelah di bebaskan nantnya kawasan tersebut akan di pagar, untuk menghindari para penghuni kembali ke lokasi tersebut.

‘’PT Kereta Api Indonesia mengharapkan dukungan dan peran serta Gubernur Jawa Tengah khususnya Walikota Semarang untuk membantu bilamana dalam proses pembebasannya menghadapi masalah,’’ kata Tundjung.

Disamping itu, karena di kawasan antara stasiun Semarang Poncol sampai stasiun Alas Tua sering terjadi rob dan penurunan tanah, maka akan dibangun dengan konstruksi jalan layang, dan ini akan berdampak pada perubahan heritage. Terhadap permintaan tersebut Gubernur Jateng menyatakan tidak ada masalah dan siap memberikan dukungan dan bantuannya.

Dirjen Perkeretaapian juga minta Pemprov Jateng memberikan dispensasi keluar masuknya truk-truk menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2012 dan 2013, dimana truk-truk yang mengangkut material tetap dapat beroperasi pada H-1 sampai H-4, dengan demikian kehilangan waktunya tidak terlalu banyak. Sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, biasanya kendaraan selain mengangkut BBM dan sembako tidak boleh beroperasi pada H-7 hingga H+7.

Terhadap permintaan yang satu ini, Bibit menyarankan sebaiknya beberapa minggu memasuki H-7 pembangunan harus di percepat, sehingga kehilangan waktu saat libur tersebut dapat tergantikan (PR)