Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Jumat, 11 September 2015

2865 x Dilihat

Menhub Tugaskan Komite Untuk Mengawasi Jalannya Proyek LRT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jabodebek pada 2 September 2015.

Dalam Perpres tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diinstruksikan untuk membentuk komite pengawas yang berkualifikasi internasional, yang pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung.

Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, nantinya tugas komite ini akan mengawasi jalannya proyek LRT sesuai apa yang direncanakan atau tidak.

"Mengawasi apakah pembangunan prasarana disesuaikan dengan rencana, lalu pengoperasian sarana dan prasarananya. Itu saja," kata Menteri Perhubungan di TMII, Rabu, (9/9).

Menhub menjelaskan, bahwa komite pengawas ini akan dipimpin oleh Menteri Perhubungan karena ini adalah proyek Kementerian Perhubungan. Untuk anggota lainnya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, untuk tender operasionalnya akan dilakukan setelah konstruksi pembangunan sarana dan prasarana LRT dilakukan. Namun, dirinya belum mengetahui kapan tender untuk operasional LRT dilakukan.

"Kalau sudah mulai konstruksinya, kita akan mulai tender proyek operasionalnya," paparnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proyek Kereta Api Ringan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya di Jakarta, mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), bus Transjakarta (busway), kereta bandara.

Sebab menurut Presiden, hal ini penting untuk memudahkan masyarakat menempuh tujuan yang diinginkan. Jika tidak tersambung, akan membuat masyarakat kebingunan. "Ya memang harus terintegrasi saya sampaikan. Ini harus terintegrasi dengan busway, MRT, KRL, dengan kereta bandara, kereta cepat. Semuanya terintegrasi. Kalau enggak terintegrasi jalan sendiri-sendiri ya enggak sambung mau kemana. Nanti orang turun mau kemana, terus mau kemana," kata Presiden.

Presiden Jokowi pun mencontohkan, jika ada masyarakat yang ingin ke Bandung akan lebih mudah jika LRT tersambung dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya jika masyarakat ingin menuju bandara akan lebih mudah jika langsung menuju stasiun kereta api bandara. Mau ke Bandung langsung turun di sebuah stasiun terus naik kereta cepat misalnya. Turun dari kereta cepat mau langsung ke bandara, maka turun di sebuah stasiun terus naik kereta bandara. Mau naik busway ya turun di sebuah stasiun terus naik busway.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menegaskan, proyek LRT terintegrasi wilayah Jabodetabek ini memang harus diselesaikan sebelum Asian Games 2018. "Ya semuanya sebelum Asian Games. Artinya sebelum tamu-tamu datang sudah siap dengan transportasi masal. Karena ini kan jangka panjang," tukasnya.

Presiden juga menyatakan, penyelesaian infrastruktur moda transportasi bukan hanya di Jawa saja. Hal ini sekaligus penegasan bahwa dirinya tidak fokus kepada pembangunan infrastruktur di Jawa. “Akhir bulan ini saya akan mulai pembangunan transportasi kereta di Sulawesi,” jelasnya.

Ditambahkan bahwa proyek kereta api di Sulawesi ini sudah ingin di groundbreaking pembangunannya pada akhir Agustus. Namun dirinya ingin pengerjaan fisik terlebih dahulu dilakukan sepanjang 5-7 kilometer (km), setelah itu baru diresmikan.

"Dikerjakan dulu minimal 5-7 kilometer, saya ingin liat barangnya, baru saya mau groundbreaking, nanti kontrolnya mudah. Tapi Sulawesi mulai dulu. Kalau 5-7 kilometer sudah dibangun, saya liat kerjaan itu," jelas Jokowi.

Ia menambahkan, selain di Sulawesi, pemerintah juga akan memulai membuat studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk kereta api di Papua. Direncanakan, proses FS akan selesai akhir Desember 2015.

"Lalu kereta api di Papua, ada proses FS akhir Desember selesai, tahun depan harus dimulai. Jangan sampai nanti ada yang bilang infrastruktur dikerjakan di Jawa terus. Ini pakai proses," imbuhnya.

Jokowi meminta semua pihak menyukseskan pembangunan proyek infrastruktur LRT dan proyek transportasi massal lainnya. Hal ini untuk menjawab kemacetan yang masih melanda kota-kota besar, khususnya Jakarta yang sudah mengalami kemacetan akut. "Saya kira itu, saya tegaskan semua pihak sama-sama sukseskan infrastruktur ini, LRT dan semua proyek berkaitan transportasi massal," tukasnya. (BUN)

Jajak Pendapat

Kementerian Perhubungan RI

Bagaimana proses pelayanan pengaduan di Kementerian Perhubungan?

Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
  MENU