7669 x Dilihat
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN AKAN MEMPELAJARI STUDI KELAYAKAN PROYEK KERETA API LINGKAR KOTA DKI JAKARTA
(Jakarta, 31/3/10) Kementerian Perhubungan akan mempelajari hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek kereta api lingkar kota (loopline) DKI Jakarta yang dipastikan telah dirampungkan oleh Pemerintah Korea Selatan melalui perusahaannya, Saman Engineering Consultant. Hasil studi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menertibkan izin operasi dan rekomendasi atas pembangunan proyek tersebut kepada pemerintah terkait.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan menyatakan, kepastian tersebut diterimanya saat melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan, pekan lalu. ”Studinya memang yang mengerjakan Pemerintah Korea Selatan. Tetapi, pembangunannya akan menggunakan pola business to business antara Saman dengan perusahaan yang ditunjuk Pemprov DKI sebagai pemilik tata ruang,” jelas Tundjung di Jakarta, Rabu (31/3).
Tundjung memaparkan, proyek loopline ini diyakini akan memperlancar arus transportasi ibu kota. Jaringan KA tersebut rencananya dibuat melingkar dari titik stasiun Manggarai sampai Jatinegara. Sehingga lintasannya akan melalui stasiun Mampang, Dukuh Atas, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Rajawali, Kemayoran, Senen, Sentiong, Kramat, Pondok Jati, dan Manggarai.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta Kemenhub untuk melibatkan BUMD yaitu PT Pembangunan Jaya dalam pembangunan jalur loopline tambahan yaitu Serpong Line dengan rute Serpong-Dukuh Atas.
Menurut rencana pengembangan sistem transportasi ibu kota, Dukuh Atas sedianya akan dijadikan sebagai pusat transportasi masal di Jakarta yang mengintegrasikan busway, subway, dan KA loopline. Karena itulah proyek tersebut membutuhkan campur tangan dari Pemprov DKI.
”Dalam pertemuan itu saya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengharapkan kerjasama Pemerintah Korea Selatan dalam pembangunan jaringan KA. Skemanya bisa berupa pinjaman, public private partnership, atau business to business,” papar Tundjung.
Pemerintah membutuhkan dana Rp. 82 triliun untuk membiayai program revitalisasi KA nasional sampai 2014. Besarnya dana yang dibutuhkan karena pekerjaan yang dilakukan pemerintah sangat banyak. Antara lain, pembangunan jalur ganda (double track) di Pulau Jawa, membangun jaringan Trans Sumatera Railways, sampai meningkatkan transportasi antarmoda. Termasuk pula untuk mengembangkan KA komuter di tujuh kota: Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang.
Dengan melakukan program revitalisasi, pemerintah menargetkan sarana transportasi ini dapat mengangkut tiga juta penumpang setiap hari pada 2014. Saat ini jumlah penumpang KA hanya 400.000 orang per hari. Target tersebut ditempuh dengan menambah armada dari 418 unit KA menjadi 1.600 unit KA dengan jumlah perjalanan 1.218 rute per hari dan interval waktu (headway) antar KA selama lima menit. (DIP)