Jakarta - Kementerian Perhubungan mendukung pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal tersebut ditandai dengan berlangsungnya Entry Meeting di Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, Senin (25/8). Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK dengan objek pemeriksaan yakni Kemenhub, untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

“Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah. Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga sarana evaluasi bersama untuk terus memperbaiki kinerja. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Adapun pemeriksaan yang akan dilakukan BPK meliputi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat bandar udara VVIP IKN, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung program ketahanan pangan.

Terkait PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Menhub Dudy mengatakan, realisasi pada dua tahun terakhir terus menunjukkan kinerja positif. Pada 2023, PNBP Ditjen Perhubungan Laut yang hendak dicapai sebanyak Rp4,4 triliun dan realisasinya berjumlah Rp4,9 triliun. Kemudian pada 2024, PNBP Ditjen Perhubungan Laut yang hendak dicapai sebanyak Rp4,8 triliun dan realisasinya berjumlah Rp6,1 triliun. Sementara itu, pada tahun ini target PNBP Ditjen Perhubungan Laut yang hendak dicapai berjumlah Rp5,3 triliun dan per 20 Agustus 2025 target yang tercapai sebanyak Rp4,1 triliun.

Adapun pada sisi pembangunan, Kemenhub berhasil meraih sejumlah capaian strategis yaitu penyelesaian pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN untuk mendukung konektivitas IKN, serta Proving Ground BPLJKS Bekasi dengan standar internasional yang diharapkan akan memperkuat industri otomotif nasional.

Selanjutnya, Kemenhub juga mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu penguatan ketahanan pangan nasional, dengan menjaga kelancaran distribusi logistik baik melalui optimalisasi angkutan laut logistik barang, jembatan udara, serta angkutan perintis penumpang dan kapal ternak dengan alokasi subsidi angkutan logistik sebesar Rp1,93 triliun pada DIPA 2025.

”Untuk memperlihatkan kesungguhan dan komitmen Kemenhub, maka dalam pemeriksaan triwulan III tahun 2025 ini saya mengajak seluruh pejabat dan jajaran di lingkungan Kemenhub agar melengkapi setiap permintaan dokumen pemeriksaan, bersikap kooperatif, membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan komprehensif,” kata Menhub Dudy.

Selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013, Kemenhub berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan. Kemenhub juga terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hingga semester II 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK pada Kemenhub mencapai mencapai 86,87% atau berada di atas rata-rata nasional.

Turut hadir Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama juga Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana beserta jajaran. (IND/HH/GT/ETD)