(Jakarta, 20/1/2011) Keberhasilan infrastruktur yang dibangun menentukan jatuh bangunnya perekenomonian Indonesia secara keseluruhan. Melalui pelabuhan, telah terjadi pergerakan manusia, barang, bahkan sosio-budaya. Oleh karena itulah, dalam setiap proyek yang dijalankan, tidak boleh ada kegagalan. “Presiden juga mengamanatkan bahwa jangan sampai ada kegagalan karena kegagalan dalam satu sub sistem akan menggagalkan sistem lainnya secara utuh,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo pada acara Pengarahan dan Pembekalan Kepada Pengelola Anggaran Tahun 2011 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada Kamis, (20/1).

Permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan proyek, menurut Sunaryo adalah masalah internal. “Masalahnya adalah masalah internal yaitu penguasaan materi pada KPA dan PPK. Oleh karena itu, para (Kuasa Pengguna Anggaran) KPA dan (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK  harus cermat dan jeli,” tegasnya.

Sunaryo memerintahkan para pengelola anggaran di seluruh lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk segera menerapkan  Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mulai berlaku pada Januari 2011. Hal tersebut, menurut Sunaryo,  diperlukan supaya para pengelola anggaran tetap berjalan di koridor yang sudah ditentukan.

Untuk mencegah tindak KKN, sebelumnya Sunaryo telah mengirimkan telegram kepada seluruh pengelola anggaran di UPT lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk  selalu melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Sunaryo juga memerintahkan agar para pengelola anggaran menolak tegas atau melaporkan kepada dirinya bila ada pihak ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran termasuk yang membawa nama pimpinan dan pejabat Kemenhub.  “Jangan sampai ada intervensi dari pihak ketiga. Itu tidak saya izinkan,” tegasnya.

Pembicara lain pada acara ini adalah dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal dan dihadiri oleh para KPA dan PPK di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. (RY)