JAYAPURA (07/02/2012) Pemerintah secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan.

Pada saat penyerahan dan peresmian operasional KM Sabuk Nusantara 29 di pelabuhan Jayapura Selasa (7/2) Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, Kementerian Perhubungan  setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kapal-kapal perintis maupun kapal penyeberangan maupun subsidi untuk operasionalnya.

Menhub menyadari, masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum di singgahi oleh kapal-kapal yang sudah beroperasi selama ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapal yang ada. Tapi ke depan daerah-daerah tersebut harus disinggahi. "Meski satu pulau itu hanya 100 kepala keluarga, mereka juga rakyat kita yang tetap harus diberikan pelayanan, manusia yang harus dimanusiakan," kata Menhub.

Disamping itu, keberadaan kapal perintis ini dalam rangka menciptakan konektivitias antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk diketahui Menhub juga sebagai Koordinator Wilayah VI Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Untuk itu pengaturan kapal-kapal perintis disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan agar kapal perintis yang satu terhubung dengan kapal yang lainnya. "Kebutuhan itu ditentukan oleh rakyat dibawah, bukan pemerintah. Kalaupun pemerintah mengatur dan menentukan rute-rute yang ada, hal itu semata-mata sebagai ancang-ancang untuk proyek berikutnya," jelas Menhub.

Oleh karenanya apabila ada pemerintah daerah terpencil minta kapal tersebut singgah, Menhub mempersilahkan Gubernur dan Bupati melakukan koordinasi. "Silahkan Gubernur dan Bupati mengaturnya," tambah Menhub mengomentari permintaan Pelaksana Tugas Gubernur Papua Dr Syamsul Arif .

Sebelumnya Syamsul Arif mengaku banyak kabupaten-kabupaten di wilayah Papua yang belum terlayani secara optimal, bahkan banyak daerah-daerah yang belum disinggahi kapal perintis. Akibatnya masih banyak daerah-daerah yang terhambat perkembangan ekonomi maupun sosialnya. "Ketepatan jadwal kapal-kapal perintis juga sangat penting sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik," pinta Syamsul.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan, Direktorat yang dipimpinnya mempunyai program pelayanan angkutan jaut penumpang untuk melayani daerah masih tertinggal dan atau wilayah terpencil, daerah perbatasan dan terdepan/terluar, melalui pengadaan kapal-kapal perintis.

Pengoperasian armada perintis di seluruh Indonesia saat ini mencakup 67 trayek yang dilayani oleh 32 unit kapal perintis milik pemerintah dan 35 kapal barang milik swasta yang diberi dispensasi mengangkut penumpang dengan akomodasi penumpoang secukupnya.

Mempertimbangkan kualitas pelayanan angkutan laut perintis yang menggunakan kapal-kapal milik swasta cukup memprihatinkan, dimana penumpang berbaur dengan barang, maka secara bertahap telah membangun kapal-kapal perintis seperti KM Sabuk Nusantara 32 yang diserahkan di Manokwari dan KM Sabuk Nusantara 29 yang diserahkan di Jayapura. (PR)