(Jakarta 22/2/2012) Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menekankan agar jajaran  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DItjen Hubla) memiliki integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari sehingga  menghasilkan pelayanan prima pada   perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, dan perusahaan pendukungnya, serta masyarakat pengguna  jasa transportasi.

Demikian salah satu bagian yang disampaikan E.E. Mangindaan ketika menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, di ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, Rabu (22/2).

Lebih jauh Menhub meminta  agar peserta raker  menghayati  tema dari raker ini yang mengamanatkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam rangka membangun profil aparatur yang berintegrasi dan produktif untuk meningkatkan kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dari sini maka harus ada perubahan mind set, ke arah yang lebih baik. Tidak sulit asal kita mau bekerja keras, maka perubahan mind set itu akan terjadi,” kata Menhub.

Rapat Kerja Ditjen Hubla berlangsung dari tanggal 22-24 Pebruari, dengan agenda pengarahan dari pejabat Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta ceramah motivasi kerja. Selain itu juga ada pembahasan teknis yang dibagi dalam 3 komisi yakni  Komisi A yang akan membahas bidang Angkutan Di Perairan dan Kepelabuhanan, Komisi B  membahas bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, Komisi C akan membahas bidang Regulasi, SDM, Perencanaan dan Keuangan.

Mengenai kegiatan reformasi birokrasi, Menhub menyatakan pemerintah sudah memiliki grand desain, sehingga dapat dijalankan. Namun demikian untuk menjalankannya  harus melihat karakteristik suatu daerah yang masing-masing berbeda, sehingga penyesuaian dengan karakter suatu daerah.

“Saya minta Kementerian Perhubungan bisa menjadi motor dalam kegiatan reformasi birokrasi. Paling tidak jika capaiannya bisa 50 persen sudah bagus, dan bisa dilanjutkan terus,” ungkap Mangindaan.

Secara rinci Menhub juga menjelaskan tahapan reformasi birokrasi, mulai dari kegiatan restrukturisasi organisasi, ketatalaksanaan (administrasi), sumber daya manusia (SDM),  pengawasan, dan aquntabilitas pelayanan.

“Akuntabilitas kinerja itu orientasinya  hasil. Pada  akhirnya kinerja pelayanan yang dilakukan jajaran Ditjen Hubla terlihat berhasil jika menghasilkan pelayanan prima yang memuaskan pihak pengguna jasa,”  kata  Menhub.

Tahapan yang berlangsung dari reformasi, kata Menhub, mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Misalnya, untuk tahap awal dilakukan dengan kegiatan restrukturisasi organisasi, namun tentunya  tidak dilakukan secara besar-besaran karena membutuhkan penyesuaian dengan lingkungan dari suatu daerah. Setelah  restrukturisasi, baru meningkat pada penataan  ketatalaksanaan atau adminsitrasi. Pada bagian penataan ketatalaksanaan, menyangkut penetapan mekanisme kerja, standar operasi .  Setelah itu akan diketahui sumber daya manusia yang dibutuhkan.

“Dari sini bisa dilihat pembinaan sumber daya manusia. Orang sering bingung karena adanya tebang  pilih. Misalnya ada yang sudah tujuh tahun tidak pindah-pindah, tapi ada juga yang cepat naik. Hal itu akan membuat kinerja pelayanan tidak baik,” ujar Menhub. Untuk itu, tambahnya, melalui  raker ini perlu diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi melalui penempatan sumber daya manusia yang kompetensinya sesuai  dengan bidang tugas.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi  ini juga menjelaskan pentingnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan, karena Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut, sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan juga diakuinya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat pelayanan satu atap, sehingga untuk masyarakat dengan mudah, cepat dan transparan dalam mendapatkan pelayanan.

Proses peningkatan itu mendapat sorotan dari Menhub agar tetap berjalan dengan benar dan tepat, jangan sampai terjadi penyimpangan. “Jangan sampai konsep pelayanan satu atap, tetapi pintu dan jendelanya banyak, akhirnya tetap saja tidak jadi peningkatan pelayanan,” jelasnya.

Dari penjelasannya mengenai alur birokrasi, pada akhirnya E.E. Mangindaan  menekankan  juga agar kegiatan pelayanan  yang dipercaya itu berorientasi pada hasil. Termasuk kinerja dari para pemegang kuasa anggaran (KPA) maupun  pejabat pembuat komitmen (PPA) agar  berhasil dalam menjalankan kegiatan suatu pekerjaan.

“Saya tahu kalau banyak yang mempengaruhi, tapi  jika hal itu terjadi, kembalikan pada aturan yang berlaku, sehingga apa-apa yang dikerjakan akan berhasil dengan baik. Dan keberhasilan para KPA dan PPK akan mendapatkan reward, karena  pimpinan disini tidak hanya  untuk memberikan punish,   ” pesan Menhub.
Di bagian  lain Menhub juga mengingatkan agar  aparat Ditjen Hubla memperhatikan keselamatan di atas segalanya. Sebab, apapun hasil dari penyediaan infrastruktur  tidak akan mendapat pengakuan dari suatu hasil kerja yang baik, manakala soal keselamatan rendah.

“Jadi jangan pernah abaikan keselamatan pelayaran, dan lakukan dengan berbagai cara agar keselamatan pelayaran dapat tercipta,” tandasnya. (AB)