SERANG – Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 14 Mei 2020 yang fokus untuk mendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri. Pada tahun 2023-2024, Gernas BBI memperluas cakupan dengan penambahan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

BBWI yang diluncurkan pada tanggal 13 Desember 2022 merupakan program kolaboratif antara pemerintah, BUMN, asosiasi, dan swasta melalui penguatan kampanye, integrasi paket wisata, penyediaan aksesibilitas yang terjangkau dan penerapan aspek keberlanjutan.

Kick Off BBI/BBWI Tahun 2023

Untuk menandai dimulainya Gernas BBI/BBWI tahun 2023, telah diselenggarakan Kick Off Gernas BBI/BBWI tahun 2023 di Provinsi Banten pada Jumat, 10 Februari 2023 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritimiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Tim Gernas BBI, dengan tema “Ayo Geh Belanja dan Jelajah Banten”.

Pada Gernas ini, bertindak sebagai campaign manager adalah Provinsi Banten dan Kementerian Perhubungan sebagai co-campaign manager. Tahun 2023 ini adalah tahun ketiga Kementerian Perhubungan terlibat langsung dalam Gernas BBI. Dua tahun sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menjadi campaign manager Provinsi Bali pada tahun 2021 dan Provinsi Jambi pada tahun 2022.

Dalam sambutannya, Luhut menyampaikan apresiasinya kepada para penyelenggara Kick Off Gernas BBI dan BBWI tahun 2023.

“Saya sampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten beserta jajaran selaku campaign manager bersama dengan Kementerian Perhubungan selaku co-campaign manager atas penyelenggaraan Kick Off Gernas BBI/BBWI tahun 2023 di mana Banten menjadi lokasi pertama rangkaian acara Gernas BBI/BBWI 2023.” Papar Luhut.

Luhut memaparkan bahwa target BBWI tahun ini adalah 1,2 – 1,4 miliar perjalanan wisatawan nusantara atau 2x dari capaian tahun lalu. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan pariwisata senilai Rp 3.281 triliun atau setara 18% PDB nominal. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke suatu daerah, harapannya permintaan produk/jasa lokal pun meningkat. Banten punya banyak destinasi wisata unggulan.

“Buatlah travel pattern agar destinasi ini semakin menarik. Banten adalah daerah yang potensial untuk mengangkat kearifan lokal menjadi daya tarik warga Jakarta,” jelas Luhut.

Luhut juga menjelaskan per akhir Desember 2022, total UMKM/IKM/artisan masuk ke ekosistem digital mencapai 21,4 juta unit, atau terjadi peningkatan sebesar 167,5% sejak diluncurkan pada 2020.

Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar menyampaikan rasa bangganya bahwa daerahnya terpilih menjadi tempat peluncuran Gernas BBI/BBWI 2023 yang mengkampanyekan dan memasarkan produk-produk Indonesia.

Al Muktabar berharap dengan adanya gerakan nasional ini memberikan dampak nyata bagi Indonesia dan khusunya bagi Provinsi Banten sekaligus sebagai momentum kebangkitan usaha kecil dan menengah paska pandemi covid 19.

Pada kick off tersebut juga dilakukan peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Kementerian Perhubungan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hartanto sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Banten yang turut mendorong semangat penggunaan kendaraan listrik.

Hartanto menambahkan, Gernas BBI kembali diintegrasikan dengan kampanye kendaraan ramah lingkungan. Seluruh tamu undangan diajak untuk merasakan pengalamanmenggunakan kendaraan listrik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui test drive gratis dan melihat langsung pameran serta demo konversi ke kendaraan listrik. Hartanto menyampaikan harapannya melalui kegiatan ini, akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat, keselamatan, keamanan dan kenyamanan kendaraan listrik.

Dukungan Kemenhub pada Gernas BBI/BBWI Tahun 2023

Pada Gernas BBI/BBWI tahun 2023 ini, Hartanto menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen melakukan serangkaian dukungan yaitu antara lain berrsama-sama Pemerintah Provinsi Banten dan pemangku kepentingan lainnya menyukseskan Gernas BBI di Provinsi Banten selama tiga bulan sejak Februari hingga Mei 2023; mengoptimalkan publikasi melalui berbagai platform media serta pelibatan key opinion leader dan komunitas; mendorong komunitas dan ASN untuk mendukung peningkatan transaksi serta berbelanja di virtual expo; mengawal realisasi belanja PDN sebesar 95% dan mendorong UMKM binaan masuk pada e-katalog LKPP.

Bentuk dukungan lainnya adalah Kementerian Perhubungan juga melakukan pembukaan dan penambahan rute ke destinasi pariwisata untuk mendukung capaian BBWI; mendorong serangkaian promosi dan pameran mendorong penggunaan kendaraan listrik sejak Februari hingga Mei 2023; mengreasikan dan mendorong promosi Wisata Edukasi Transportasi pada seluruh Politeknik Transportasi di Indonesia serta melakukan aktivasi di Politeknik Pelayaran Banten; melakukan serangkaian kegiatan kampanye konektivitas transportasi mendukung pariwisata dan ekonomi; dan melakukan peningkatan kapasitas dan awareness ASN Kementerian Perhubungan melalui kegiatan Workshop dan Lomba Penulisan BBI/BBWI.

Semangat BBI, Hartanto menambahkan, tidak terlepas dari komitmen yang kuat dalam mendorong belanja Produk Dalam Negeri (PDN) di sektor transportasi. Kementerian Perhubungan telah menggulirkan beberapa kebijakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40% pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Atas kebijakan tersebut, realisasi belanja PDN di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2022 mencapai 18,9 Trilliun.

“Untuk mendorong percepatan belanja PDN tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perhubungan, kami akan melaksanakan beberapa hal seperti memasukkan ruang lingkup perhitungan TKDN dan ketersediaan penyedia UMKM dalam penyusunan studi perencanaan, capacity building, serta monev secara rutin,” ujar Hartanto.

Keberhasilan Gernas BBI/BBWI, PDN, serta penggunaan kendaraan listrik tergantung dari peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, serta masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong implementasi program-program tersebut yang nantinya akan mendorong penguataan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (RY/HG)