JAKARTA - Dalam upaya merealisasikan terwujudnya tol laut dalam program Poros Maritim, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun 188 unit kapal. Proyek multiyears yang dimulai tahun 2015 hingga 2017 itu akan menghabiskan dana sekitar Rp 11,840 Triliun.

"Ini merupakan pembangunan kapal terbanyak yang pernah kita lakukan. Proyek ini untuk mendukung terwujudnya tol laut dan diharapkan sudah selesai pada 2017,” kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R. Mamahit, di Jakarta, Selasa(15/9).

Menurut Bobby, kebutuhan investasi untuk 118 kapal tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yakni Rp 3,3 triliun untuk tahun 2015, Rp 4,4 triliun untuk tahun 2016 dan Rp 4,1 untuk tahun 2017. “Diharapkan akhir Oktober tahun ini semuanya sudah mulai teken kontrak,” ujarnya.

Secara rinci Bobby menjelaskan, pembangunan 188 unit kapal tersebut nantinya akan diperuntukan bagi Kesatuan Penjagaan Laut dan Panti (KPLP), terdiri dari kapal patroli kelas 1 tipe FPV sebanyak 25 unit, kapal patroli kelas 1 tipe MDPS (lima unit), kapal patroli kelas II (dua unit), kapal patroli kelas II (dua unit), kapal patroli kelas III (Aliminium sebanyak enam unit), kapal patroli kelas IV (10 unit), kapal patroli kelas V (25 unit).

Sementara itu, untuk lalu lintas angkutan laut, di antaranya tipe 500 DWT (2 unit), tipe 200 DWT (2 unit), tipe 2.000 GT (25 unit), tipe 1.200 GT (20 unit), tipe 750 DWT (11 unit), semikontainer 100 TEUs (15 unit), kapal rede (20 unit), kapal ternak (lima unit). Sedangkan untuk kenavigasian, meliputi kapal induk perambuan (10 unit) dan kapal pengamat perambuan (lima unit).

Bobby mengatakan, proses pengadaan kapal tersebut akan dilakukan secara lelang pertengahan Oktober ini ditargetkan penyelesaian kontraknya. Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan surat edaran Nomor UM.001/17/2/DK-15 tentang kriteria galangan apal untuk pembangunan kapal negara.

Menurut Bobby, setidaknya terdapat 10 kriteria dalam surat edaran tersebut, di antaranya dokumen legalitas dan organisasi, tenaga kerja galangan, fasilitas galangan, teknologi dan peralatan, rekam jejak, luasan area dock yard, kekuatan modal dan pembiayaan, pekerja galangan dan subkontraktor, keselamatan keamanan dan lingkungan serta manajemen operasional dan proyek. (BUN)