JAKARTA – Untuk mendukung konektivitas dengan moda transportasi laut dan menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Perhubungan menyelesaikan pembangunan 5 (lima) fasilitas pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lima pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Maligano, Pelabuhan Wanci, Pelabuhan Bungkutoko, Pelabuhan Molawe, dan Pelabuhan Bau-Bau. Pengembangan pelabuhan tersebut dibangun secara multiyears dari dana APBN Kementerian Perhubungan sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

Pelabuhan Maligano terletak di Kabupaten Muna dan bermanfaat sebagai prasarana kapal perintis Kabupaten Muna. Pelabuhan Maligano merupakan pelabuhan pengumpan lokal dalam hierarki pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan Maligano meliputi fasilitas dermaga seluas 70 x 8 m2, Causeway 247 x 6 m2, dan pembangunan fasilitas darat. Pelabuhan Maligano dibangun selama tahun 2011 s/d 2015 dengan nilai investasi + Rp 2 miliar. Pelabuhan Maliigano dapat disandari kapal hingga 1000 DWT dengan Faceline Dermaga -5 mLWS.

Selain itu, terdapat Pelabuhan Wanci yang merupakan pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan laut. Pelabuhan Wanci terdapat di Kabupaten Wakatobi dan bermanfaat sebagai prasarana kapal perintis pariwisata Kabupaten Wakatobi. Pengembangan fasilitas Pelabuhan Wanci meliputi fasilitas dermaga seluas 70 x 8 m2 dan pembangunan fasilitas darat. Pelabuhan Wanci dibangun selama tahun 2012 s/d 2015 dengan nilai investasi + Rp 21 miliar. Pelabuhan Wanci memiliki kapasitas dermaga 1000 DWT dengan Faceline Dermaga -5 mLWS.

Sementara pengembangan Pelabuhan Bungkutoko bermanfaat bagi pengembangan potensi daerah Kendari berupa destinasi wisata bahari dan difungsikan sebagai pelabuhan multipurpose. Pengembangunan Pelabuhan Bungkutoko tersebut meliputi fasilitas dermaga seluas 188 x 20m2, Trestle 206x8 m2, Causeway 150 x 8 m2, area darat 363 x 200 m2, dan pembangunan fasilitas darat. Pelabuhan tersebut dibangun dengan nilai investasi + Rp 211 miliar dalam kurun waktu tahun 2009 s/d 2016. Pelabuhan Bungkutoko dapat disandari kapal hingga 6000 DWT dengan Faceline Dermaga -8 mLWS. Pelabuhan Bungkutoko termasuk pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan.

Pelabuhan Molawe yang terletak di Kabupaten Molawe memiliki manfaat sebagai prasarana kapal perintis yang melintasi Wilayah Sulawesi Tenggara. Pembangunan Pelabuhan Molawe meliputi pembangunan dermaga seluas 70 x 8 m2, Trestke 29,5 x 8 m2, dan pembangunan fasilitas darat. Pelabuhan ini dibangun selama kurun waktu tahun 2013 s/d 2015 dengan total investasi + Rp 29 miliar. Pelabuhan Molawe memiliki kapasitas dermaga 1000 DWT dengan Faceline Dermaga -5 mLWS. Pelabuhan tersebut termasuk pelabuhan pengumpan lokal dalam hierarki pelabuhan.

Sedangkan pelabuhan Bau-Bau yang dibangun sejak tahun 2008 sampai dengan 2015 dengan nilai investasi + Rp 268 miliar, memiliki dermaga A seluas 100 x 10 m2 dan dermaga B seluas 50 x 10 m2. Selain itu, terdapat pembangunan dermaga penumpang seluas 160 x 12 m2, dermaga container 180 x 15 m2 dan lapangan penumpukan seluas 20.661 m2 dengan terminal penumpang seluas 780 m2. Pelabuhan Bau-bau dapat disandari kapal hingga 15.000 GT dengan Faceline Dermaga -10mLWS. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan pengumpul yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk bongkar muat barang dan penumpang serta sebagai pelabuhan asal-tujuan kapal perintis di Kabupaten Buton.

Keberadaan lima pelabuhan tersebut diharapkan menjadi penghubung masyarakat di sekitar Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekitarnya agar menumbuhkan perekonomian dan menekan disparitas harga antar daerah. Karena dengan pembangunan lima pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan sarana angkutan laut yang memudahkan angkutan penumpang dan barang. Selain itu, pembangunan pelabuhan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas sebagai upaya mempersatukan Indonesia yang beraneka ragam, suku, budaya, dan bahasa. Hal tersebut sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah –daerah dan desa dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana transportasi. (AH/BU/SR/JAB)