(Bali, 27/4/10) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengaku bersyukur Indonesia bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan 7th Cooperative Aviation Security Programme (Asia Pacific) Steering Committee Meeting & Seminar yang digelar International Civil Aviation Organization (ICAO). Menurutnya, kesempatan ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menggalang dukungan dalam upaya pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO pada 2013 mendatang.

”Momentum-momentum internasional seperti ini sangat penting untuk kita supaya dapat meraih dukungan maksimal dalam pencalonan kita di Dewan ICAO 2013 nanti. Saya sampaikan ini pada sambutan saya tadi, meminta para peserta yang hadir mendukung kita. Dukungan untuk kita maju sudah ada. Tetapi kita masih harus meningkatkan lobi-lobi, salah satunya di sini, agar dukungan yang kita dapat bisa maksimal,” jelas Menhub dalam jumpa pers usai membuka pertemuan yang dihadiri negara-negara anggota dan non-anggota CASP-AP di Bali, Selasa (27/4).

 Menurut Menhub, beberapa delegasi negara yang mengikuti pertemuan tersebut sudah menyatakan dukungannya. Bahkan, pimpinan tertinggi organisasi penerbangan ispil internasional yang berada di bawah bendera PBB itu juga mendorong Indonesia untuk masuk dalam jajaran dewan pada periode 2010-2013 yang akan digelar September 2010 mendatang, maupun periode berikutnya.

 Presiden ICAO Roberto Kobeh Gonzales dan Sekjennya, Raymond Benjamin, jelas Menhub, secara terbuka menyampaikan dukungannya tersebut saat bertemu dengan pimpinan delegasi indonesia pada Konferensi Keselamatan Tingkat Tinggi 2010 di markas besar ICAO di Montreal, Kanada, awal April lalu.

”Kepada pimpinan ICAO kita sampaikan bahwa kita belum akan mencalonkan diri pada pemilihan periode 2010-2013 nanti. Tetapi, kita akan mempersiapkan diri untuk pencalonan pada sidang assembly pada 2013 mendatang,” ujar Menhub.

Dijelaskan Menhub, dirinya sangat berharap ke depan Indonesia bisa masuk dalam jajaran keanggotaan Dewan ICAO. Karena dengan demikian, Indonesia bisa turut menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil ICAO terutama dalam hal keamanan dan keselamatan penerbangan di kawasan Asia-Pasifik dengan mengikutkan kepentingan nasional. ”Banyak benefit yang bisa kita dapatkan, selain itu, bargaining position kita juga akan lebih kuat,”imbuhnya.

Direktur Regional Asia-Pasific ICAO di Bangkok, Mohktar Awan, mengemukakan, Indonesia memiliki potensi kuat untuk masuk dalam bursa pencalonan di Dewan ICAO. Dia melihat, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan di bidang industri penerbangan, dan itu bisa dijadikan modal untuk menggalang dukungan. ”Saya melihat tidak ada yang salah dengan Indonesia (untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Dewan ICAO). Indonesia punya modal untuk maju. Indonesia hanya tinggal meningkatkan leadership-nya dalam hal keamanan dan keselamatan, terutama di kawasan Asia-Pasific. Indonesia harus menunjukkan lagi kemajuan apa yang telah dan akan dilakukannya lagi ke depan,” paparnya.
 
Awan menambahkan, keamanan dan keselamatan merupakan isu utama yang akan terus diangkat ICAO menjadi fokus dalam seluruh pertemuan yang dilakukan. ”ICAO mengingingkan adanya kesetaraan dalam hal keamanan dan keselamatan, di semua kawasan. Keamanan dan keselamatan, untuk mengimplementasikannya memang bukan hal yang mudah, tetapi ini tetap harus dilakukan dan ditingkatkan untuk memastikan dan memberikan jaminan bagi penerbangan sipil di semua wilayah,” pungkasnya.

Menurut Menhub, selain meningkatkan lobi dukungan, Indonesia juga akan terus mengupayakan pembenahan-pembenahan dalam hal keamanan dan keselematan untuk meningkatkan kepercayaan negara-negara pendukung. Sejauh ini, paparnya, telah banyak yang dilakukan Indonesia  terkait hal itu. ”Dalam hal regulasi, Indonesia telah banyak membuat perubahan. Salahn satunya dengan mengeluarkan UU Penerbangan No 1/2009,” jelasnya.

Terkait itu, Kementerian Perhubungan sendiri telah melakukan program restrukturisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan membidani lahirnya direktorat khusus yang membidangi keamanan penerbangan, membentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP), merevisi program keamanan penerbangan nasional, termasuk menjalin berbagai kerja sama tingkat internasional. (DIP)