Mengusung semangat Swatantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi tak sekadar membangun transportasi, tapi membuktikan bahwa kemandirian bisa berwujud nyata. Semboyan Kabupaten Bekasi ini dapat dimaknai sebagai daerah yang berdikari, bermartabat, dan sejahtera. Terutama dalam melayani warganya lewat transportasi publik yang layak.

“Ini sudah bukan reformasi lagi, kami harus revolusi transportasi. Kenapa? Wajah kendaraan harus berubah, minat masyarakat harus berubah, dengan kondisi yang berubah ini kami melakukan satu gerakan yang luar biasa menjadikan transportasi di Kabupaten Bekasi lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi”, ujar R. Yana Suyatna, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkap bahwa program ini lahir dari keresahan terhadap kondisi transportasi yang selama ini tidak memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi warga. “Kami menerima banyak keluhan masyarakat. Mulai dari tarif yang tidak terkendali, kondisi kendaraan yang tidak layak, bahkan pengemudi yang meminta bayaran tinggi di malam hari,” ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan koridor pertama BisKita Trans Wibawa Mukti pada Desember 2024. Layanan ini dioperasikan dengan tarif nol rupiah, menggunakan skema Buy the Service (BTS) yang sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah armada yang beroperasi adalah 15 unit, terdiri dari 14 unit yang siap beroperasi dan 1 unit cadangan. Rute bus ini dirancang terintegrasi dengan dua simpul transportasi penting, yaitu Stasiun KRL Cikarang dan Stasiun LRT Jatimulya, yang membentang sejauh 20-40 kilometer dari dan menuju kedua stasiun tersebut. Sepanjang jalurnya, tersedia 55 titik halte atau pemberhentian bus.

Setiap armada Trans Wibawa Muktimampu mengangkut hingga 40 penumpang, termasuk penumpang berdiri. Layanan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB, dengan rata-rata enam kali perjalanan (ritase) per kendaraan dalam sehari. Selain terhubung langsung dengan Stasiun KRL Cikarang dan Stasiun LRT Jatimulya, rute bus juga melintasi berbagai titik strategis di Kabupaten Bekasi, seperti kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan area permukiman padat.

Setelah enam bulan berjalan, Trans Wibawa Mukti mulai menunjukkan pengaruh positif terhadap perilaku mobilitas warga. “Sebelum ada Trans Wibawa Mukti, banyak ibu-ibu antar anak tanpa helm. Sekarang mayoritas penumpangnya ibu-ibu yang mengantar sekolah. Tentu ini sudah berdampak pada keselamatan,” terangnya.

Data mencatat keterisian rata-rata bus sebesar 51%, dengan angka tertinggi mencapai lebih dari 62 ribu penumpang di bulan Mei 2025. Pemkab kini sedang mengkaji pembukaan koridor kedua yang menghubungkan Stasiun Cikarang, kawasan Jababeka, AEON Mall Deltamas, hingga pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Rencana Jangka Panjang dan Pendanaan Alternatif

Meski baru memiliki satu koridor, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan pengembangan hingga tujuh koridor. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Belum lagi, mereka harus menghadapi eksistensi operator lama yang masih aktif di jalur yang sama. “Kami harus menyelaraskan dengan operator eksisting seperti K01A. Ini tidak mudah, mereka menginginkan persaingan jangan terlalu timpang, karena sekarang ini di satu sisi Rp10 ribu dan lainnya nol rupiah”, ungkap Yana.

Upaya penyesuaian dilakukan dengan pendekatan sosial dan regulatif. Pemkab Bekasi terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait izin trayek dan pengawasan operasional armada lawas. Hal ini penting untuk memastikan semua pelaku jasa transportasi mematuhi standar keselamatan dan pelayanan.

Sebagai bagian dari perluasan layanan dan integrasi transportasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menghadirkan moda pengumpan (feeder) yang menjangkau kawasan industri dan permukiman padat, yaitu armada shuttle K-99 Feeder BTS—Minitrans Swatantra Wibawa Mukti yang melayani rute Jababeka – Stasiun Cikarang. Layanan ini dirancang untuk melengkapi jalur utama BisKita Trans Wibawa Mukti dan memudahkan konektivitas antarmoda di wilayah Cikarang dan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya mengamankan keberlanjutan layanan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah mendorong Trans Wibawa Mukti masuk ke dalam Proyek Strategis Daerah (PSD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi. Tujuannya, agar program ini memiliki prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemkab juga mengidentifikasi potensi pembiayaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp700 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, minimal 10% dari dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk transportasi umum. Dengan alokasi 5% saja, Pemkab dapat membuka dua koridor baru. “Kalau konsistensi PP itu benar-benar dijalankan, kami bisa membuka tiga hingga empat koridor tambahan,” jelas Yana.

Meskipun saat ini tarif masih nol rupiah, Pemkab Bekasi sudah mulai mengkaji skema tarif terjangkau untuk masa depan, dengan estimasi Rp4.300–Rp5.000 per perjalanan. Upaya ini dirancang agar layanan tetap inklusif namun memiliki keberlanjutan fiskal.

Selain itu, pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sedang disiapkan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan. Pemkab juga membuka kemungkinan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi, terutama untuk mengelola layanan khusus seperti bus sekolah dan angkutan karyawan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)—yang kini telah bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram)—turut berperan dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan Trans Wibawa Mukti. Meski pembiayaan operasional dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi secara mandiri, namun satu elemen vital masih menjadi bagian dari dukungan pusat, yakni sistem teknologi informasi (IT). Kemenhub tetap menyediakan infrastruktur IT yang krusial bagi pengelolaan armada dan pemantauan operasional. Keberadaan sistem IT ini menjadi faktor penting yang memungkinkan layanan Trans Wibawa Mukti tetap berjalan optimal, terutama di tengah upaya efisiensi yang diberlakukan pasca Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Menjelajah Kota dengan BisKita Trans Wibawa Mukti, Nyaman dan Terjangkau

Pagi itu, kami berlima, tim humas Biro Komunikasi dan Informasi Publik, melangkah menuju halte di depan Stasiun Cikarang dengan rasa penasaran dan segumpal harapan. Di kejauhan, bus berwarna biru putih bertuliskan Trans Wibawa Mukti meluncur pelan, lalu pintunya terbuka otomatis begitu mendekat. Kami berlima naik disambut AC yang sejuk dan deretan kursi yang rapi. Tak ada suara klakson atau teriakan kenek seperti angkutan kota biasa, hanya layar elektronik dan suara pengarah perjalanan yang memberi tahu halte berikutnya. Di tiap kursi penumpang, saya melihat lambang dan tulisan “Kabupaten Bekasi". Dalam hati, saya terkesima. Ini buah dari keberanian sebuah daerah menjalankan semangat Swatantra Wibawa Mukti.

Kami tidak sendiri saat menjajal BisKita Trans Wibawa Mukti hari itu. Seorang penumpang duduk tak jauh dari kami—Pak Sigit, anggota TNI yang tiap hari berangkat ke tempat kerja menggunakan bus ini. Ia bercerita sambil tersenyum, betapa Trans Wibawa Mukti kini jadi andalannya dibanding kendaraan pribadi yang dulu kerap ia gunakan. “Nyaman, aman, dan tidak bikin stres di jalan,” tuturnya. Buatnya, kehadiran bus ini benar-benar membantu mobilitas warga. Ia menilai, layanan bus ini sangat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas di dalam wilayah Kabupaten Bekasi. “Yang paling terasa, tentu saja karena sampai sekarang masih gratis. Jadi warga bisa bepergian tanpa beban biaya,” tambahnya.

Di setiap pemberhentian, kami melihat penumpang naik dengan wajah tenang. Anak sekolah, pekerja, ibu-ibu membawa belanjaan. Semuanya tampak mulai terbiasa dengan sistem ini. Tidak ada pungutan, tidak ada antrean yang kacau. Hanya perlu kartu untuk tap-in dan sudah tersedia rute yang pasti dari titik awal hingga titik akhir perjalanan Trans Wibawa Mukti.

Begitu pengeras suara bus menyebut "Halte Pasar Tambun", kami berlima bersiap turun. Dari pemberhentian, hanya perlu menyeberang jalan untuk sampai ke Gedung Juang 45 Bekasi atau yang lebih akrab disebut Gedung Juang Tambun. Lokasi ini jadi salah satu daya tarik di sepanjang rute Trans Wibawa Mukti. Tak hanya menyimpan jejak sejarah di Museum Bekasi yang ada di dalamnya, kawasan ini juga strategis karena berada tak jauh dari Pasar Tambun dan Puskesmas Tambun.

Usai puas menjelajah Museum Bekasi, kami kembali naik dari halte yang sama, melanjutkan perjalanan menuju titik akhir rute Trans Wibawa Mukti di Stasiun LRT Jatimulya. Dalam perjalanan kali ini, kami berbagi ruang dengan satu keluarga yang juga menuju arah sama. Mereka baru pertama kali mencoba layanan bus dengan skema Buy The Service (BTS) ini. “Busnya masih baru dan bagus, AC-nya dingin, dan cukup nyaman”, ujar Dedi, penumpang asal Jababeka. Namun ia juga memberi masukan agar halte diperbaiki dengan penutup agar penumpang lebih terlindungi dari panas dan hujan. Biasanya mereka mengandalkan mobil pribadi untuk ke Jakarta, tapi hari itu, mereka sengaja mencoba angkutan umum, sekadar ingin merasakan pengalaman baru naik moda transportasi publik yang nyaman dan terjangkau.

Perjalanan kami bersama BisKita Trans Wibawa Mukti serasa mengantar menyusuri nadi Kabupaten Bekasi. Dari kawasan perumahan padat, pusat pendidikan, hingga pusat ekonomi lokal seperti pasar dan area perkantoran, bus ini melewati titik-titik vital yang menjadi denyut aktivitas harian warga.

Tak terasa, kami pun tiba di titik akhir perjalanan—Stasiun LRT Jatimulya. Di sinilah salah satu simpul integrasi antar moda berada, menghubungkan layanan bus BTS dengan angkutan berbasis rel menuju pusat Jakarta. Selama masa uji coba ini, layanan belum berbayar, memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengenal dan membiasakan diri dengan transportasi publik yang nyaman dan modern. Perjalanan ini bukan sekadar berpindah tempat, tapi juga menandai langkah kecil menuju budaya bertransportasi yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Motto Swatantra Wibawa Mukti benar-benar terasa menggema sepanjang perjalanan kami hari itu. Bukan karena dipajang besar-besar, melainkan karena diwujudkan dalam bentuk layanan publik yang bisa disentuh, dirasakan, dan dinikmati. Dalam satu perjalanan itu, kami seakan melihat versi kecil dari impian besar sebuah kabupaten—untuk berdiri sendiri, melayani dengan wibawa, dan membawa warganya menuju kesejahteraan. (ADT-AH/HG/ME/ETD)