JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2023. Pelaksanaan peringatan HAKORDIA di Kemenhub dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (7/12/2023) lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto, Pegiat Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, serta para pejabat di lingkungan Kemenhub, dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Kementerian Perhubungan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Arif Toha dalam sambutan pembukaan acara peringatan HAKORDIA tersebut mengungkapkan, upaya membudayakan perilaku anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Kemenhub terus digencarkan.

“ Harus dipahami bahwa latar belakang peringatan HAKORDIA ini sebagai upaya untuk membudayakan tindakan anti korupsi serta menghindari praktek KKN dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Tingkatkan Integritas

Terkait dengan Peringatakan HAKORDIA 2023, Kementerian Perhubungan, lanjut Arif Toha, Kemenhub telah melakukan penandatangan kesepakatan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan pihak Ombudsman, serta dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan pemberian penghargaan bagi insan Perhubungan yang telah melaksanakan praktik anti KKN di lingkungan kerjanya.

Sementara, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengingatkan bahwa upaya menegakkan budaya anti korupsi hal paling mendasar adalah menegakkan integritas, baik secara kultural maupun struktural.

Integritas, seperti yang diungkapkan juga oleh Pegiat Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, dibangun di atas kepemimpinan yang efektif. Membangun budaya kerja yang anti koruptif bukan perkara sederhana, butuh kolektifitas, dan energi besar untuk melakukannya.

“Butuh waktu dan semangat,” ujarnya Zainal.

Zaenal juga mengingatkan, perihal korupsi bukan hanya terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga soal suap menyuap yang masih sering terjadi.

“Melawan budaya suap menyuap juga perlu energi besar dan daya tahan yang tinggi,” lanjut Zaenal.

Kolaboratif dan Pencegahan Koruptif Secara Kolektif

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, selaras dengan semangat yang dikedepankan KPK, peringatan Hakordia yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan tahun ini melalui Inspektorat Jenderal (ITJEN) mengusung tema "Integritas Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat”.

Semangat Kementerian Perhubungan menghubungkan Indonesia melalui kerja nyata pembangunan serta pengembangan infrastruktur, lanjut Menhub tidak boleh terlepas dari nilai-nilai menjunjung prinsip integritas dan kejujuran.

Menhub berpesan, semangat anti korupsi yang kuat dan efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi juga diharapkan akan berkontribusi positif terhadap reputasi Kementerian Perhubungan secara keseluruhan.

Apabila value integritas para ASN rendah, lanjut Menhub dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Menhub mengajak jajarannya untuk meningkatkan kinerja dengan integritas tinggi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dari hulu ke hilir yang akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

“ Saya berharap ada kolaborasi antara pengawas yaitu Itjen dengan seluruh unit kerja maupun sinergi dengan seluruh pihak terkait, terus ditingkatkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Saya juga meminta agar pembinaan, pendidikan dan sosialisasi kegiatan anti korupsi dilakukan secara konsisten mulai tingkat pusat sampai ke daerah dan Inspektorat Jenderal agar mengawal program ini terlaksana serta memiliki dampak nyata terhadap pembentukan budaya anti korupsi di Kementerian Perhubungan”, ujarnya.

Pendidikan anti korupsi, lanjut Menhub juga sudah harus mulai diajarkan kepada para taruna-taruni sekolah-sekolah transportasi yang berada dibawah pengelolaan BPSDM sebagai upaya menanamkan kesadaran perilaku anti korupsi sejak dini. (IS/AS/SHL/HG)