(Jakarta, 31/03/2011) Angkutan umum perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum/SPM harus diterapkan agar angkutan umum mampu memiliki daya tarik tinggi bagi pengguna kendaraan pribadi.  Penerapan SPM bagi angkutan umum tersebut tentunya harus berjalan dengan punishment yang tegas dan dimonitor penerapannya misalnya melalui e-enforcement. Demikian disampaikan Elly Sinaga, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan saat menjadi pembicara pada Round Table Discussion dengan tema “ Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan BRT di Kota-Kota Besar di Indonesia” di Kantor Badan Litbang Perhubungan Jakarta, Kamis (31/3).

Lebih lanjut, Elly menjelaskan penerapan Bus Rapid Transit kerap menjadi pilihan bagi sistem angkutan umum di kota besar saat ini karena memiliki keunggulan kapasitas yang relatif besar dengan biaya investasi yang dibutuhkan relatif kecil jika dibandingkan dengan MRT. “Soal efisiensi penggunaan BRT juga tidak diragukan. Misalnya satu lajur jalan tol kapasitas 2300 smp/jam dapat mengangkut + 4500 orang perjam, sementara satu jalur khusus bus (busway) mampu mengangkut + 45000 penumpang/jam,“ tambahnya.

Bus Rapid Transit adalah suatu sistem angkutan massal berkualitas tinggi yang meniru tampilan dan kinerja dari metro namun menggunakan kendaraan bus bukannya kereta api. Elly menambahkan arah pengembangan dan penataan dan angkutan umum di perkotaan lainnya sehingga memiliki daya tarik yaitu integrasi antar beragam moda, aksesibel; sistem informasi penumpang yang jelas untuk semua tingkatan perjalanan; penerapan sistem tiket yang komprehensif; serta manajemen operasi yang mampu meningkatkan keteraturan, waktu perjalanan yang singkat, mekanisme trasnfer yang baik,dan biaya operasi yang efisien.

Berdasarkan hasil diskusi dari pembicara dan pembahas ini diambil kesimpulan untuk peningkatan pelayanan BRT di perkotaan Indonesia adalah perlunya peningkatan kapasitas BRT, jumlah perjalanan, dan penambahan kapasitas bus yang lebih besar yang dapat mengangkut jumlah penumpang lebih banyak. Selain itu, keberadaan BRT di persimpangan dan underpas perlu menjadi prioritas.  Keberadaan fasilitas penunjang bagi pengguna BRT juga perlu mendapat perhatian agar menarik minat masyarakat seperti fasilitas park and ride maupun pemberian informasi yg akurat bagi penumpang baik menggunakan papan petunjuk maupun petugas. Disamping itu keberadaan BRT memerlukan adanya integrasi jaringan transportasi seperti bus feeder, busway, kereta api, terminal yang memadai, sistem tiket terintegrasi, serta kesetaraan pelayanan feeder dan BRT. Hal penting yang turut mendukung kesuksesan pelayanan BRT di kota besar Indonesia adalah adanya political will oleh Pemerintah Daerah setempat dalam mengembangkan angkutan umum perkotaan.

Acara RTD ini menghadirkan pembicara yaitu Elly Sinaga (Direktur BSTP Ditjen Hubdat), Muhammad Izy (Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan), Tri Tjahjono (Universitas Indonesia). RTD ini menghadirkan pembahas dari Dinas Perhubungan Provinsi di Indonesia Udar Pristono (Jakarta), Dinas perhubungan Jogjakarta, Dinas Perhubungan Solo, dan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Diskusi ini dimoderatori oleh Ir. J Widiatmoko, MsTr (Kepala Puslitbang Perhubungan Darat). (ARI)