(Jakarta, 10/2/2011) Reformasi briokrasi yang telah lama digulirkan sebetulnya memiliki sasaran mendasar berupa perubahan mindset (pola pikir) SDM aparatur dan sistem yang berjalan yang dapat mengendalikan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Namun sasaran utama ini hingga kini terkendala dengan adanya kelemahan kelembagaan berupa kecenderungan mengutamakan pendekatan struktural daripada pendekatan fungsional. Demikian dinyatakan Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian PAN, Drs. Ismadi Ananda, M.Si pada kegiatan Roundtable Discussion Dengan Tema “ Penataan Kelembagaan Kementrian Perhubungan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi,” yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Perhubungan Kamis 10/2/11 di Jakarta. Menurut Ismadi lebih lanjut, faktor terpenting dalam penataan organisasi justru adalah kualitas dan kemampuan SDM dalam merumuskan visi misi dan strategi organisasi, analisis beban kerja.

Pembicara lain yaitu Prof. DR.H.M. Aris Djaenuri MA berpendapat, reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab, profesional, birokrasi yang efisien dan efektif, dan menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara konseptual dalam menciptakan hal tersebut dimulai dari redefinisi visi, misi dan strategi, kajian restrukturisasi pemisahan dan penggabungan serta penajaman fungsi, kajian analisis beban kerja unit-unit organisasi. Kesemuanya itu bermuara pada upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian.

Sri Hadiati, SH, MBA, Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan SDA Lembaga Administrasi Negara lebih menyoroti perlunya reorganisasi kelembagaan dalam mendukung kinerja organisasi, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana seharusnya penataan organisasi dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan dengan melihat tujuan organisasi, keberhasilan dan kelemahan organisasi. Disisi lain menurut beliau mengapa perlu direformasi tentu ada yang salah, lakukan identifikasi kelemahan dan kekuatan internal dan eksternal. Di sisi lain beliau menyampaikan penataan kelembagaan perlu dikembangkan melalui perecanaan strategi sehingga didalam membuat struktur organisasi tidak hanya memandang pada batasan kotak struktur melainkan strategi bagaimana membuat networking untuk mencapai visi dan misi organisasi secara keseluruhan.

Menanggapi pemaparan para narasumber tersebut, Sesjen Kementerian Perhubungan Ir. Moh Ihsan Tatang berpendapat hal lain perlunya dilakukan adalah analisis posisioning organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Melihat dari kinerja saat ini lebih mudah melakukan perubahan pada sistem kerja daripada perubahan mindset, sehingga diperlukan membuat SOP setiap program kerja utamanya bagi pelayanan masyarakat, disosialisasikan kepada semua pihak. Yang tidak kalah penting dalam penataan kelembagaan yang didukung dengan pola pengembangan karir, sehingga dalam hal ini diperlukan komitmen pimpinan dan kebijakan yang jelas serta komperehensif.

Kegiatan roundtable discussion ini dibuka oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan Ir. L Denny Siahaan. Kegiatan diskusi ini menampilkan tiga pembicara yaitu : pembicara pertama, Prof. DR.H.M. Aris Djaenuri MA dengan topik ”Penataan Kelembagaan Kementrian Perhubungan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi”, pembicara kedua, Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian PAN, Drs. Ismadi Ananda, M.Si, mengangkat tema ”strategi Reformasi Kelembagaan Yang Good Governance”, pembicara ketiga, Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan SDA Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati, SH, MBA dengan topik "Re-organisasi Kelembagaan Dalam Mendukung Kinerja Organisasi”. Bertindak sebagai Moderator Kepala Badan Litbang Perhubungan. Turut pula hadir di dalam diskusi tersebut sebagai pembahas Sekretaris Jenderal Kementrian Perhubungan Ir. Moh Ihsan Tatang, Dirjen Perkeretaapian diwakili Ir. Hermanto, Dirjen Perhubungan Darat diwakili Drs. Wjianto, M Si, Dirjen Perhubungan Laut diwakili Ir. M. Haikal Dachlan dan Dirjen Perhubungan Udara diwakili Sekditjen ibu Ir. Arfianti Samat. (MIA)