(Jakarta, 30/11/09) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, masuknya kembali Indonesia dalam daftar anggota Dewan Kategori C Organisasi Maritim Internasional (IMO) kian meningkatkan nilai tawar Indonesia di mata internasional.

Dengan status itu, tegas Menhub, Indonesia tidak hanya hanya menjadi pendengar dan menerima segala kebijakan yang dikeluarkan organisasi tersebut, tetapi bisa turut menentukan dan memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang menguntungkan.

”Kita bisa bersuara lantang dalam sidang IMO untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia maritim internasional. Kita bersyukur bisa terpilih kembali, kerena posisi di dewan IMO Kategori C ini sangat istimewa buat kita,” jelas Menhub dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (30/11).

Dipaparkan Menhub, tidak hanya bagi kepentingan sendiri, Indonesia juga bisa turut memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang yang memilih Indonesia. ”Di dalamnya bukan hanya permasalahan-permasalahan kegiatan bisnis maritim yang dibicarakan seperti di kategori A dan B, tetapi ada juga hal lainnya yang di luar itu seperti masalah keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, legalitas, dll,” lanjut Menhub.

Terkait isu keamanan laut misalnya, Menhub menambahkan, dirinya telah menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan keamanan di Selat Malaka bersama negara-negara terkait langsung seperti Singapura dan Malaysia, termasuk negara-negara pengguna (user states) seperti Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa.

Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia sendiri telah berhasil menunjukkan perannya dengan memberikan kontribusi yang cukup penting dan mendapatkan apresiasi positif oleh para anggotanya. Sejumlah inisiatif yang pernah diajukan Indonesia dan diterima negara-negara anggota IMO di antaranya adalah terkait pengembangan Marine Electronic Highway di Selat Malaka serta penyampaian isu tentang Particularly Sensitive Sea Areas dalam perairan Indonesia di Selat Malaka tahun 2008.

Kemudian pada 2009, Indonesia juga menyampaikan usulan tentang penetapan standar bagi kapal-kapal non-konvensi (Non-Convention Vessel Standard/NVCS) yang dikombinasikan dengan Domestic Ferry Safety IMO Project, yang mendapatkan sambutan gembira dari beberapa negara kepulauan lainnya di kawasan ASEAN.

Menyikapi usulan tersebut, direncanakan pada April 2010 mendatang, Malaysia dan Filipina akan menggelar lokakarya di Kuala Lumpur untuk menindaklanjuti NCVS. Lokakarya ini sendiri akan bekerjasama dengan IMO Regional Coordinator, di mana Indonesia diminta untuk menyiapkan bahan bagi kegiatan tersebut dan menjadi pembiacara.

Selain oleh negara-negara di kawasan ASEAN, Menhub menambahkan, di sela Sidang IMO kemarin dirinya sempat didekati sejumlah perwakilan negara anggota IMO di kawasan Eropa yang memiliki kepentingan besar di dalam industri maritim, seperti Siprus dan Jerman.

”Selain Siprus dan Jerman, ada banyak lagi negara lain yang melakukan pendekatan. Tetapi saya mita mereka untuk datang ke Indonesia kalau ingin bekerja sama, tidak membahasnya di sana,” ujarnya.

Seperti Siprus misalnya, lanjut Menhub, menawarkan kerjasama penggunaan armada mereka di perairan nasional. ”Mereka bilang punya banyak memiliki kapal yang nganggur dan bisa kita digunakan. Tetapi, nanti dulu. Kita kan punya aturan khusus tentang penggunaan armada asing pada pelayaran dalam negeri. Pastinya, kita akan dahulukan dan utamakan kapal-kapal dalam negeri daripada kapal asing, kan? Karena kita ingin memberdayakan pelayaran nasional dengan armada-armada nasional,” pungkas Menhub. (DIP)